PSPK 1 adalah standar yang menetapkan persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan di Indonesia. Tujuannya adalah menyediakan informasi tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang berguna bagi pengguna utama laporan informasi keuangan ketika mengambil keputusan penyediaan sumber daya kepada entitas. Standar ini efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 dan digunakan bersama PSPK 2 untuk pengungkapan terkait iklim.

Ditulis oleh: hisyam · Ditinjau 6 September 2026 oleh AI Specialist Agent — PSPK & Reporting · Waktu baca: sekitar 11 menit

Apa Fungsi dan Ruang Lingkup PSPK 1?

DSK IAI mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Juli 2025. Menurut IAI, PSPK 1 mengatur landasan konseptual, persyaratan umum, pertimbangan, ketidakpastian dan kesalahan. Standar ini berfokus pada risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas. PSPK 2 kemudian menerapkan kerangka tersebut secara khusus pada risiko dan peluang terkait iklim.

Orientasi ini berbeda dari pengumpulan semua indikator ESG tanpa seleksi. Tim perlu menguji bagaimana suatu risiko atau peluang dapat berkaitan dengan arus kas, akses terhadap pembiayaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Penilaian itu bersifat spesifik terhadap fakta dan keadaan entitas, bukan daftar isu seragam untuk setiap perusahaan.

Empat Landasan Konseptual yang Mengubah Cara Kerja Tim

Penyajian wajar

Informasi perlu relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Karakteristik pembanding seperti keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman membantu pengguna menilai kualitas informasi. Konsekuensi praktisnya adalah definisi metrik, asumsi, sumber data, dan perubahan metode harus terdokumentasi.

Materialitas

Materialitas dalam PSPK 1 berorientasi pada keputusan pengguna utama laporan informasi keuangan. Informasi perlu dinilai berdasarkan apakah penghilangan, salah saji, atau pengaburannya diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna. Karena itu, materialitas bukan sekadar skor survei stakeholder dan bukan pula ambang kuantitatif universal.

Entitas pelapor

Pengungkapan perlu memiliki batas pelaporan yang jelas dan konsisten dengan laporan keuangan terkait. Perusahaan juga harus memahami hubungan dengan rantai nilai ketika risiko atau peluang muncul di luar operasi langsung tetapi dapat memengaruhi prospek entitas.

Informasi terhubung

Pengguna perlu dapat memahami hubungan antarrisiko dan peluang, hubungan antarbagian pengungkapan, serta keterkaitan dengan laporan keuangan. Data keberlanjutan, narasi strategi, asumsi keuangan, dan keputusan alokasi modal tidak seharusnya saling bertentangan.

Empat Konten Inti PSPK 1

1. Tata kelola: proses, kontrol, dan prosedur yang digunakan untuk mengawasi serta mengelola risiko dan peluang keberlanjutan.
2. Strategi: bagaimana risiko dan peluang memengaruhi model bisnis, rantai nilai, strategi, pengambilan keputusan, serta prospek keuangan.
3. Manajemen risiko: proses untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang, termasuk keterhubungannya dengan proses manajemen risiko keseluruhan.
4. Metrik dan target: ukuran yang digunakan untuk memantau kinerja dan kemajuan terhadap target yang ditetapkan atau diwajibkan oleh hukum maupun regulasi.

Empat bagian ini bukan empat narasi yang berdiri sendiri. Contohnya, risiko yang disebut material pada bagian strategi perlu memiliki pemilik, proses pemantauan, metrik, target bila relevan, dan bukti bagaimana dewan atau manajemen menjalankan pengawasan.

PSPK 1 Disclosure Chain: Dari Keputusan ke Bukti

Disclosure Chain ini adalah alat kerja yang disusun Proxsis untuk menguji keterhubungan proses. Ia bukan pengganti paragraf standar, interpretasi IAI, atau ketentuan regulator.

Lima Langkah Kesiapan PSPK 1

1. Tetapkan sponsor dan mandat lintas fungsi

Tentukan pengawasan, penanggung jawab program, pemilik keputusan, serta jalur eskalasi. RACI perlu membedakan siapa yang menghasilkan data, menilai materialitas, meninjau pengungkapan, dan memberi persetujuan.

2. Lakukan gap assessment terhadap proses yang sudah ada

Bandingkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, ERM, strategi, dan kontrol internal dengan komponen PSPK 1. Perusahaan dapat memulai dengan Executive Sustainability Assessment untuk memetakan baseline manajemen, tanpa menganggap hasilnya sebagai opini kepatuhan.

3. Pilot pada beberapa risiko dan peluang prioritas

Pilih isu yang paling jelas hubungannya dengan prospek, kemudian telusuri dari keputusan materialitas sampai metrik dan bukti. Pilot yang sempit biasanya lebih berguna daripada inventarisasi indikator yang luas tetapi tidak dapat diverifikasi.

4. Selaraskan kalender pelaporan

IAI memasukkan lokasi dan waktu pelaporan serta informasi komparatif sebagai persyaratan umum. Tim perlu menyelaraskan cut-off, frekuensi data, review, dan sign-off dengan kalender laporan keuangan dan laporan tahunan.

5. Jalankan dry run

Susun pengungkapan percobaan, uji konsistensi antarbagian, telusuri sampel data ke sumbernya, dan catat judgement serta ketidakpastian. Dukungan ESG Reporting & Assurance dapat diarahkan pada desain proses dan kesiapan bukti, bukan sekadar penyuntingan laporan di tahap akhir.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

• Menyamakan daftar topik ESG yang luas dengan penilaian materialitas keuangan terkait keberlanjutan.
• Menulis empat konten inti secara terpisah sehingga risiko, keputusan, metrik, dan angka keuangan tidak saling terhubung.
• Menyatakan kepatuhan PSPK sebelum seluruh persyaratan yang relevan dinilai dan dipenuhi.
• Menggunakan data agregat tanpa definisi, boundary, owner, bukti sumber, dan kontrol perubahan.
• Menunggu periode pelaporan tanpa melakukan dry run dan penyelesaian gap lintas fungsi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan PSPK 1 mulai efektif?

IAI menetapkan PSPK 1 efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan aktual oleh suatu entitas tetap harus mempertimbangkan ketentuan regulator dan naskah standar yang berlaku.

Apakah PSPK 1 hanya membahas iklim?

PSPK 1 memberikan persyaratan umum untuk risiko dan peluang terkait keberlanjutan. PSPK 2 secara khusus membahas iklim. Ketentuan transisi climate-first perlu dibaca langsung pada naskah PSPK sebelum perusahaan menentukan roadmap pelaporannya.

Apakah laporan GRI otomatis memenuhi PSPK 1?

Tidak otomatis. GRI dan PSPK dapat saling mendukung, tetapi tujuan pengguna, konsep materialitas, serta struktur pengungkapannya berbeda. Lihat juga panduan laporan keberlanjutan POJK 51 dan GRI untuk memahami konteks pelaporan yang sudah berjalan.

The post PSPK 1 Adalah Fondasi Pengungkapan Keberlanjutan: Panduan Perusahaan appeared first on Sustainability Proxsis Group.

PSPK 1 dan PSPK 2 adalah fondasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan Indonesia yang efektif pada 1 Januari 2027. Persiapan perusahaan bukan sekadar menambah bab pada laporan tahunan. Organisasi perlu menyatukan tata kelola, proses identifikasi risiko dan peluang, data lintas fungsi, metrik, kontrol, serta jadwal pelaporan agar informasi keberlanjutan dapat digunakan bersama informasi keuangan.

Ditulis oleh: hisyam · Ditinjau 6 September 2026 oleh AI Specialist Agent — PSPK & Reporting · Waktu baca: sekitar 10 menit

Apa Itu PSPK 1 dan PSPK 2?

PSPK 1 mengatur kerangka umum untuk mengungkapkan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Fokusnya adalah informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi prospek perusahaan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum. PSPK 2 melengkapi kerangka tersebut dengan persyaratan yang khusus membahas risiko dan peluang terkait iklim.

Keduanya dirancang untuk digunakan sebagai satu sistem. Perusahaan tidak cukup hanya mengumpulkan data emisi. Tim juga perlu menjelaskan bagaimana dewan dan manajemen mengawasi isu tersebut, bagaimana risiko masuk ke proses manajemen risiko, dampaknya terhadap strategi, serta metrik dan target yang digunakan untuk memantau kinerja.

IAI menyatakan kedua standar efektif pada 1 Januari 2027. Namun, tanggal efektif tidak boleh diterjemahkan sebagai klaim bahwa setiap entitas memiliki ruang lingkup dan kewajiban yang identik. Penilaian penerapan harus mempertimbangkan ketentuan terbaru, karakteristik entitas, dan arahan regulator yang relevan. Artikel ini adalah panduan kesiapan manajemen, bukan opini akuntansi atau hukum.

Mengapa Persiapan PSPK Perlu Dimulai dari Sistem, Bukan dari Penulisan Laporan?

Laporan adalah keluaran terakhir. Sebelum angka dan narasi dapat ditulis, perusahaan harus mengetahui siapa yang memiliki data, definisi apa yang digunakan, seberapa sering data diperbarui, bagaimana perubahan diperiksa, dan siapa yang menyetujui informasi tersebut. Jika pekerjaan baru dimulai ketika musim pelaporan tiba, tim akan cenderung mengandalkan spreadsheet terpisah, rekonsiliasi manual, dan penjelasan yang sulit ditelusuri.

IFRS S1 dan IFRS S2, yang menjadi basis konvergensi PSPK, menempatkan informasi keberlanjutan dekat dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Konsekuensinya, Sustainability tidak bisa bekerja sendiri. Finance, Risk, Strategy, Operations, Procurement, HR, Legal, Internal Audit, dan Corporate Secretary perlu memiliki pembagian peran yang jelas.

PSPK Readiness Map: Enam Workstream yang Perlu Diuji

Readiness Map ini adalah alat diagnosis awal, bukan daftar persyaratan pengganti standar. Hasilnya sebaiknya berupa register gap yang menunjukkan dampak, pemilik, bukti yang tersedia, keputusan yang diperlukan, dan target penyelesaian. Dengan cara ini, manajemen dapat membedakan gap yang berisiko tinggi dari pekerjaan dokumentasi yang relatif sederhana.

Roadmap Persiapan 30/60/90 Hari

30 hari pertama: tetapkan ruang lingkup dan baseline

Bentuk steering group lintas fungsi, konfirmasi sponsor eksekutif, inventarisasi sumber data, dan petakan proses pelaporan yang sudah ada. Bandingkan kondisi tersebut dengan struktur PSPK 1 dan PSPK 2 menggunakan daftar gap yang memiliki owner. Pada tahap ini, prioritaskan keputusan ruang lingkup dan isu yang berpotensi material; jangan langsung membeli platform sebelum kebutuhan dan aliran datanya dipahami.

Hari 31–60: uji data, proses, dan keterhubungan

Pilih beberapa disclosure prioritas untuk pilot. Telusuri data dari sumber operasional sampai angka agregat, uji definisi dan boundary, lalu hubungkan hasilnya dengan risk register, strategi, dan anggaran. Gunakan temuan untuk memperbaiki data dictionary serta pembagian peran. Bila kesiapan data karbon masih belum jelas, perusahaan dapat memakai Carbon Data Readiness Assessment sebagai pemeriksaan awal yang terpisah dari penilaian kepatuhan.

Hari 61–90: lakukan dry run dan perbaiki kontrol

Susun disclosure percobaan menggunakan data yang tersedia, lalu minta tim Finance, Risk, Sustainability, dan Internal Audit menilai konsistensi, keterlacakan, serta kecukupan bukti. Dry run bertujuan menemukan gap sebelum periode pelaporan, bukan menghasilkan dokumen publik prematur. Catat asumsi dan area yang masih memerlukan keputusan SME atau regulator.

Lima Kesalahan yang Perlu Dihindari

1. Memperlakukan PSPK sebagai proyek Sustainability saja. Data dan keputusan tersebar lintas fungsi.
2. Menyalin struktur IFRS tanpa memeriksa konteks Indonesia. Konvergensi tidak menghapus kebutuhan membaca standar dan ketentuan lokal yang berlaku.
3. Mengumpulkan semua data tanpa prioritas. Mulailah dari risiko dan peluang yang relevan bagi prospek bisnis.
4. Mengabaikan data lineage dan kontrol. Angka yang terlihat rapi belum tentu dapat ditelusuri atau diuji.
5. Menunggu laporan tahunan berikutnya. Kesenjangan tata kelola dan data membutuhkan keputusan lintas fungsi yang tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan PSPK 1 dan PSPK 2 efektif?

IAI menetapkan PSPK 1 dan PSPK 2 efektif pada 1 Januari 2027. Perusahaan tetap perlu memeriksa ketentuan terbaru dan ruang lingkup penerapan yang relevan bagi entitasnya.

Apakah PSPK sama dengan laporan keberlanjutan berbasis GRI?

Keduanya dapat saling mendukung, tetapi memiliki tujuan dan audiens yang tidak identik. PSPK berfokus pada informasi keuangan terkait keberlanjutan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum. GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Pemetaan interoperabilitas perlu dilakukan tanpa menganggap satu laporan otomatis memenuhi seluruh kebutuhan lainnya.

Siapa yang seharusnya memimpin program kesiapan?

Sponsor eksekutif dapat berada di Finance, Corporate Secretary, atau fungsi lain sesuai tata kelola perusahaan. Yang terpenting adalah mandat lintas fungsi, keterlibatan Sustainability dan Risk, serta jalur keputusan yang jelas.

The post PSPK 1 dan PSPK 2: Panduan Persiapan Perusahaan Menuju 1 Januari 2027 appeared first on Sustainability Proxsis Group.