PSPK 2 adalah standar pengungkapan terkait iklim di Indonesia yang berfokus pada risiko fisik, risiko transisi, dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas. PSPK 2 menggunakan empat konten inti—tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target—dan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027.

Ditulis oleh: hisyam · Ditinjau 6 September 2026 oleh AI Specialist Agent — PSPK & Reporting · Waktu baca: sekitar 12 menit

Apa Ruang Lingkup PSPK 2?

DSK IAI mengesahkan PSPK 2 bersama PSPK 1 pada 1 Juli 2025 dan menyatakan keduanya tidak memiliki perbedaan substansi dari draf eksposurnya. PSPK 2 merujuk pada IFRS S2 Climate-related Disclosures dengan penyesuaian tanggal efektif dan ketentuan transisi tertentu untuk konteks Indonesia.

Risiko fisik terkait iklim dapat bersifat akut, seperti peristiwa cuaca ekstrem, atau kronis, seperti perubahan pola curah hujan, kenaikan temperatur, dan kenaikan muka laut. Risiko transisi muncul ketika ekonomi bergerak menuju kondisi yang lebih rendah karbon dan dapat berkaitan dengan kebijakan, hukum, teknologi, pasar, atau reputasi. Peluang iklim dapat muncul dari efisiensi sumber daya, sumber energi, produk atau jasa baru, pasar baru, dan ketahanan yang meningkat.

PSPK 2 tidak meminta perusahaan menuliskan setiap risiko iklim yang mungkin dibayangkan. Fokusnya adalah risiko dan peluang yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas. Penilaian tersebut harus selaras dengan prinsip materialitas dan informasi terhubung dalam PSPK 1.

Empat Perubahan Proses untuk Climate Disclosure

1. Pengawasan perlu terlihat dalam keputusan

Pengungkapan tata kelola perlu menjelaskan proses, kontrol, dan prosedur pengawasan. Daftar nama komite saja tidak memadai apabila tidak menunjukkan mandat, frekuensi informasi, kompetensi, keputusan yang diambil, dan bagaimana kinerja iklim dipantau.

2. Risiko iklim perlu terhubung dengan strategi dan keuangan

Perusahaan perlu mengidentifikasi di mana risiko dan peluang terkonsentrasi dalam model bisnis dan rantai nilai, horizon waktunya, serta dampak saat ini dan yang diantisipasi terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Keterhubungan ini menuntut koordinasi erat antara Sustainability, Risk, Strategy, Finance, Operations, dan pemilik aset.

3. Proses iklim perlu masuk ke manajemen risiko perusahaan

Tim harus dapat menjelaskan masukan, parameter, sumber data, cakupan operasi, metode penilaian, cara memprioritaskan risiko, dan bagaimana hasilnya menginformasikan proses manajemen risiko keseluruhan. Register iklim yang terpisah dan tidak pernah masuk ke ERM akan sulit mendukung narasi ini.

4. Metrik dan target perlu ditelusuri ke sumber

Setiap metrik memerlukan definisi, boundary, metode, pemilik, frekuensi, kontrol, dan rekonsiliasi. Untuk target, tim perlu mendokumentasikan basis tahun, cakupan, metodologi, milestone, proses peninjauan, kinerja terhadap target, dan penggunaan kredit karbon bila relevan.

Analisis Skenario dan Ketahanan Iklim

PSPK 2 menempatkan analisis skenario terkait iklim sebagai alat untuk menilai ketahanan strategi dan model bisnis terhadap perubahan, perkembangan, serta ketidakpastian iklim. Pendekatan yang dipilih perlu sesuai dengan kondisi entitas dan mempertimbangkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Ini tidak berarti setiap perusahaan harus langsung membangun model kuantitatif paling kompleks. IFRS Foundation menjelaskan prinsip pendekatan yang sepadan dengan keadaan entitas. Faktor yang relevan mencakup tingkat paparan risiko, keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya. Namun, metode sederhana tetap membutuhkan alasan pemilihan, input, asumsi, horizon waktu, sumber skenario, serta interpretasi yang dapat ditinjau.

Metrik dan Data Apa yang Perlu Disiapkan?

Ringkasan resmi DE PSPK 2 mencantumkan tujuh kategori metrik lintas industri: emisi gas rumah kaca, risiko transisi, risiko fisik, peluang iklim, penyaluran modal, harga karbon internal, dan remunerasi. Tidak semua kategori berarti setiap perusahaan memakai metrik yang identik; pengungkapan perlu merepresentasikan paparan dan keputusan entitas.

Untuk emisi, perusahaan perlu memisahkan Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Draf resmi IAI memberikan keringanan transisi selama tiga tahun pertama sejak penerapan awal: entitas diperbolehkan menggunakan metode selain GHG Protocol Corporate Standard dan tidak mengungkapkan emisi Cakupan 3. Karena ketentuan transisi dapat berdampak material pada roadmap data, perusahaan harus membaca naskah final PSPK 2 dan kebijakan regulator sebelum mengandalkan keringanan tersebut.

Walau suatu keringanan tersedia, menunda seluruh kesiapan data rantai nilai dapat menciptakan risiko operasional. Pemetaan sumber data, kategori emisi yang relevan, kualitas data pemasok, faktor emisi, dan proses estimasi membutuhkan waktu. Artikel Scope 1, 2, dan 3 dalam pelaporan emisi dapat digunakan sebagai pengantar, sedangkan Carbon Data Readiness Assessment membantu memetakan kesiapan proses dan sumber data yang sudah ada.

Climate Disclosure Evidence Map

Evidence Map ini adalah alat diagnosis manajemen yang disusun Proxsis, bukan daftar persyaratan pengganti PSPK 2.

Roadmap Kesiapan 90 Hari

Hari 1–30: tetapkan boundary dan paparan

Konfirmasi sponsor, struktur pengawasan, batas entitas, rantai nilai, lokasi aset, serta daftar risiko fisik, transisi, dan peluang. Inventarisasi data emisi, risiko, keuangan, target, capex, dan remunerasi yang tersedia. Gunakan Executive Sustainability Assessment untuk membaca baseline organisasi tanpa mengklaim hasilnya sebagai opini kepatuhan.

Hari 31–60: uji konektivitas

Pilih beberapa risiko dan peluang prioritas. Petakan jalur dampak, hubungkan dengan ERM dan strategi, identifikasi implikasi keuangan, lalu uji kualitas data dan asumsi. Tentukan pendekatan analisis skenario yang sepadan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Hari 61–90: dry run dan perbaikan kontrol

Susun pengungkapan percobaan untuk empat konten inti. Lakukan walkthrough lintas fungsi, telusuri metrik ke sumber, uji konsistensi horizon waktu dan asumsi, dokumentasikan judgement, lalu susun backlog perbaikan yang memiliki owner dan target penyelesaian.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

• Menyamakan climate disclosure dengan inventaris emisi saja.
• Menyajikan risiko fisik dan transisi tanpa jalur dampak terhadap strategi dan prospek.
• Memakai analisis skenario sebagai ilustrasi naratif tanpa input, asumsi, atau interpretasi yang terdokumentasi.
• Mencampur gross emissions, target net-zero, dan rencana kredit karbon tanpa pemisahan yang jelas.
• Mengandalkan keringanan transisi tanpa memeriksa standar final dan keputusan regulator yang relevan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PSPK 2 sama dengan TCFD?

PSPK 2 menggunakan empat area yang juga dikenal melalui TCFD, tetapi penerapan harus merujuk pada persyaratan PSPK 2. IFRS S2—rujukan PSPK 2—mengintegrasikan dan membangun di atas rekomendasi TCFD serta memasukkan panduan berbasis industri.

Apakah analisis skenario harus berupa model kuantitatif kompleks?

Pendekatan perlu sepadan dengan kondisi entitas. Kompleksitas bukan tujuan; perusahaan tetap harus menjelaskan metode, skenario, input, asumsi, horizon waktu, dan interpretasi ketahanan iklim.

Apakah PSPK 2 mewajibkan perusahaan menetapkan target emisi baru?

PSPK 2 mengatur pengungkapan kinerja terhadap target yang ditetapkan entitas atau diwajibkan oleh hukum atau regulasi. Artikel ini tidak menafsirkan standar sebagai kewajiban otomatis untuk menciptakan target baru; keputusan target memerlukan tata kelola dan analisis perusahaan.

The post PSPK 2 Adalah Standar Pengungkapan Iklim: Apa yang Berubah? appeared first on Sustainability Proxsis Group.

PSPK 1 dan PSPK 2 adalah fondasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan Indonesia yang efektif pada 1 Januari 2027. Persiapan perusahaan bukan sekadar menambah bab pada laporan tahunan. Organisasi perlu menyatukan tata kelola, proses identifikasi risiko dan peluang, data lintas fungsi, metrik, kontrol, serta jadwal pelaporan agar informasi keberlanjutan dapat digunakan bersama informasi keuangan.

Ditulis oleh: hisyam · Ditinjau 6 September 2026 oleh AI Specialist Agent — PSPK & Reporting · Waktu baca: sekitar 10 menit

Apa Itu PSPK 1 dan PSPK 2?

PSPK 1 mengatur kerangka umum untuk mengungkapkan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Fokusnya adalah informasi mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi prospek perusahaan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum. PSPK 2 melengkapi kerangka tersebut dengan persyaratan yang khusus membahas risiko dan peluang terkait iklim.

Keduanya dirancang untuk digunakan sebagai satu sistem. Perusahaan tidak cukup hanya mengumpulkan data emisi. Tim juga perlu menjelaskan bagaimana dewan dan manajemen mengawasi isu tersebut, bagaimana risiko masuk ke proses manajemen risiko, dampaknya terhadap strategi, serta metrik dan target yang digunakan untuk memantau kinerja.

IAI menyatakan kedua standar efektif pada 1 Januari 2027. Namun, tanggal efektif tidak boleh diterjemahkan sebagai klaim bahwa setiap entitas memiliki ruang lingkup dan kewajiban yang identik. Penilaian penerapan harus mempertimbangkan ketentuan terbaru, karakteristik entitas, dan arahan regulator yang relevan. Artikel ini adalah panduan kesiapan manajemen, bukan opini akuntansi atau hukum.

Mengapa Persiapan PSPK Perlu Dimulai dari Sistem, Bukan dari Penulisan Laporan?

Laporan adalah keluaran terakhir. Sebelum angka dan narasi dapat ditulis, perusahaan harus mengetahui siapa yang memiliki data, definisi apa yang digunakan, seberapa sering data diperbarui, bagaimana perubahan diperiksa, dan siapa yang menyetujui informasi tersebut. Jika pekerjaan baru dimulai ketika musim pelaporan tiba, tim akan cenderung mengandalkan spreadsheet terpisah, rekonsiliasi manual, dan penjelasan yang sulit ditelusuri.

IFRS S1 dan IFRS S2, yang menjadi basis konvergensi PSPK, menempatkan informasi keberlanjutan dekat dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Konsekuensinya, Sustainability tidak bisa bekerja sendiri. Finance, Risk, Strategy, Operations, Procurement, HR, Legal, Internal Audit, dan Corporate Secretary perlu memiliki pembagian peran yang jelas.

PSPK Readiness Map: Enam Workstream yang Perlu Diuji

Readiness Map ini adalah alat diagnosis awal, bukan daftar persyaratan pengganti standar. Hasilnya sebaiknya berupa register gap yang menunjukkan dampak, pemilik, bukti yang tersedia, keputusan yang diperlukan, dan target penyelesaian. Dengan cara ini, manajemen dapat membedakan gap yang berisiko tinggi dari pekerjaan dokumentasi yang relatif sederhana.

Roadmap Persiapan 30/60/90 Hari

30 hari pertama: tetapkan ruang lingkup dan baseline

Bentuk steering group lintas fungsi, konfirmasi sponsor eksekutif, inventarisasi sumber data, dan petakan proses pelaporan yang sudah ada. Bandingkan kondisi tersebut dengan struktur PSPK 1 dan PSPK 2 menggunakan daftar gap yang memiliki owner. Pada tahap ini, prioritaskan keputusan ruang lingkup dan isu yang berpotensi material; jangan langsung membeli platform sebelum kebutuhan dan aliran datanya dipahami.

Hari 31–60: uji data, proses, dan keterhubungan

Pilih beberapa disclosure prioritas untuk pilot. Telusuri data dari sumber operasional sampai angka agregat, uji definisi dan boundary, lalu hubungkan hasilnya dengan risk register, strategi, dan anggaran. Gunakan temuan untuk memperbaiki data dictionary serta pembagian peran. Bila kesiapan data karbon masih belum jelas, perusahaan dapat memakai Carbon Data Readiness Assessment sebagai pemeriksaan awal yang terpisah dari penilaian kepatuhan.

Hari 61–90: lakukan dry run dan perbaiki kontrol

Susun disclosure percobaan menggunakan data yang tersedia, lalu minta tim Finance, Risk, Sustainability, dan Internal Audit menilai konsistensi, keterlacakan, serta kecukupan bukti. Dry run bertujuan menemukan gap sebelum periode pelaporan, bukan menghasilkan dokumen publik prematur. Catat asumsi dan area yang masih memerlukan keputusan SME atau regulator.

Lima Kesalahan yang Perlu Dihindari

1. Memperlakukan PSPK sebagai proyek Sustainability saja. Data dan keputusan tersebar lintas fungsi.
2. Menyalin struktur IFRS tanpa memeriksa konteks Indonesia. Konvergensi tidak menghapus kebutuhan membaca standar dan ketentuan lokal yang berlaku.
3. Mengumpulkan semua data tanpa prioritas. Mulailah dari risiko dan peluang yang relevan bagi prospek bisnis.
4. Mengabaikan data lineage dan kontrol. Angka yang terlihat rapi belum tentu dapat ditelusuri atau diuji.
5. Menunggu laporan tahunan berikutnya. Kesenjangan tata kelola dan data membutuhkan keputusan lintas fungsi yang tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan PSPK 1 dan PSPK 2 efektif?

IAI menetapkan PSPK 1 dan PSPK 2 efektif pada 1 Januari 2027. Perusahaan tetap perlu memeriksa ketentuan terbaru dan ruang lingkup penerapan yang relevan bagi entitasnya.

Apakah PSPK sama dengan laporan keberlanjutan berbasis GRI?

Keduanya dapat saling mendukung, tetapi memiliki tujuan dan audiens yang tidak identik. PSPK berfokus pada informasi keuangan terkait keberlanjutan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan bertujuan umum. GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Pemetaan interoperabilitas perlu dilakukan tanpa menganggap satu laporan otomatis memenuhi seluruh kebutuhan lainnya.

Siapa yang seharusnya memimpin program kesiapan?

Sponsor eksekutif dapat berada di Finance, Corporate Secretary, atau fungsi lain sesuai tata kelola perusahaan. Yang terpenting adalah mandat lintas fungsi, keterlibatan Sustainability dan Risk, serta jalur keputusan yang jelas.

The post PSPK 1 dan PSPK 2: Panduan Persiapan Perusahaan Menuju 1 Januari 2027 appeared first on Sustainability Proxsis Group.