Apa Itu GHG Protocol dan Mengapa Scope Emisi Penting?

GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) adalah standar internasional yang diterbitkan oleh World Resources Institute (WRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Standar ini membagi emisi perusahaan ke dalam tiga lingkup (scope) agar pengukuran lebih sistematis, transparan, dan dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.

Di Indonesia, kerangka ini menjadi acuan utama dalam pelaporan emisi ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), IDXCarbon, serta laporan keberlanjutan sesuai POJK 51/2017.

Pengertian Scope 1: Emisi Langsung

Scope 1 mencakup seluruh emisi GRK yang dihasilkan langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan.

Contoh Emisi Scope 1

• Pembakaran bahan bakar stasioner: boiler, generator, tungku industri yang menggunakan solar, LPG, atau batu bara
• Pembakaran bahan bakar mobile: armada kendaraan perusahaan (truk, forklift, bus karyawan)
• Emisi proses industri: reaksi kimia dalam produksi semen, baja, atau pupuk
• Emisi fugitif: kebocoran refrigeran AC, kebocoran pipa gas, emisi dari tambang batubara

Kunci identifikasi: Jika perusahaan yang membakar bahan bakarnya atau memiliki peralatannya, emisi tersebut masuk Scope 1.

Pengertian Scope 2: Emisi Tidak Langsung dari Energi

Scope 2 adalah emisi GRK yang berasal dari konsumsi energi yang dibeli — listrik, panas (heat), uap (steam), atau pendinginan yang dipasok dari pihak ketiga.

Contoh Emisi Scope 2

• Listrik PLN yang digunakan di kantor, pabrik, atau gudang
• Pembelian uap panas dari pemasok eksternal untuk proses industri
• Penggunaan district cooling di gedung perkantoran

Di Indonesia, faktor emisi listrik nasional yang digunakan adalah Faktor Emisi Grid PLN yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM (saat ini sekitar 0,71–0,87 kg CO₂e/kWh tergantung wilayah interkoneksi).

Pengertian Scope 3: Emisi Tidak Langsung dari Rantai Nilai

Scope 3 adalah emisi yang tidak langsung terkait dengan aktivitas perusahaan namun terjadi di luar kendali langsung perusahaan — baik di hulu (upstream) maupun hilir (downstream) rantai nilai.

GHG Protocol membagi Scope 3 ke dalam 15 kategori, antara lain:

Upstream (Kategori 1–8)

• Pembelian barang dan jasa
• Barang modal (aset tetap)
• Aktivitas yang berkaitan dengan bahan bakar dan energi
• Transportasi dan distribusi dari pemasok
• Limbah yang dihasilkan dalam operasional
• Perjalanan bisnis karyawan
• Komuter karyawan
• Aset yang disewa (upstream)

Downstream (Kategori 9–15)

• Transportasi dan distribusi ke pelanggan
• Pemrosesan produk yang dijual
• Penggunaan produk oleh end-user
• End-of-life produk yang dijual
• Aset yang disewa (downstream)
• Franchise
• Investasi (relevan untuk sektor keuangan dan fund)

Scope 3 biasanya menyumbang 70–90% dari total jejak karbon perusahaan, namun paling sulit diukur karena membutuhkan data dari pihak ketiga di sepanjang rantai pasok.

Perbandingan Scope 1, 2, dan 3 dalam Satu Tabel

Scope Mana yang Wajib Dilaporkan di Indonesia?

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia:

• SRN-PPI (PP No. 71/2011 jo. Perpres No. 98/2021): Perusahaan dengan emisi di atas ambang batas wajib melaporkan Scope 1 dan 2. Scope 3 bersifat sukarela.
• POJK 51/2017: Emiten dan perusahaan publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan yang mencakup pengungkapan emisi GRK (umumnya Scope 1 dan 2 sebagai minimum).
• ISSB (IFRS S2): Untuk perusahaan yang mengadopsi standar ISSB, Scope 3 juga wajib diungkapkan, termasuk kategori 15 (Investasi) untuk sektor keuangan.

Tips Praktis: Mulai dari Mana?

Banyak perusahaan di Indonesia bingung harus memulai dari mana. Berikut urutan yang direkomendasikan:

1. Inventarisasi sumber emisi Scope 1: daftar semua aset yang membakar bahan bakar atau menghasilkan emisi proses
2. Kumpulkan data konsumsi energi Scope 2: tagihan listrik, pembelian energi panas/uap
3. Identifikasi kategori Scope 3 yang material: fokus pada kategori yang paling signifikan dulu (biasanya kategori 1 — pembelian barang, dan kategori 11 — penggunaan produk)
4. Gunakan faktor emisi yang tepat: IPCC, Kementerian ESDM, atau data spesifik pemasok
5. Verifikasi oleh pihak independen sesuai ISO 14064-3 untuk pelaporan ke SRN-PPI

Untuk panduan lengkap cara menghitung setiap scope, baca artikel kami: Cara Menghitung Jejak Karbon (Carbon Footprint) Perusahaan di Indonesia.

Kesimpulan

Scope 1, 2, dan 3 bukan sekadar terminologi — ini adalah fondasi dari seluruh sistem akuntansi karbon perusahaan. Memahami perbedaannya adalah langkah pertama sebelum perusahaan bisa menetapkan target net zero, menyusun laporan emisi yang kredibel, atau berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon seperti IDXCarbon.

Jika tim Anda membutuhkan panduan lebih dalam, Proxsis Sustainability menyelenggarakan Pelatihan Perhitungan Karbon yang mencakup metodologi GHG Protocol, faktor emisi Indonesia, dan simulasi perhitungan Scope 1-2-3 secara langsung.

The post Scope 1, 2, 3 Emisi: Pengertian, Perbedaan & Contoh untuk Perusahaan appeared first on Sustainability Proxsis Group.

Apa itu Laporan Keberlanjutan?

Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang mengungkapkan kinerja perusahaan pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) secara transparan kepada pemangku kepentingan. Laporan ini mengomunikasikan dampak, risiko, peluang, serta target keberlanjutan perusahaan dalam satu periode pelaporan.

Kerangka dan Regulasi yang Wajib Dipahami

POJK 51/OJK

Peraturan OJK (POJK 51/POJK.03/2017) mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun Laporan Keberlanjutan. Regulasi ini menjadi titik awal kepatuhan pelaporan ESG di Indonesia.

GRI Standards

GRI (Global Reporting Initiative) adalah kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global, berbasis prinsip materialitas dan pelibatan pemangku kepentingan.

ISSB / IFRS S1 & S2

Standar ISSB (IFRS S1 dan S2) mengarahkan pengungkapan keberlanjutan dan iklim yang relevan bagi investor. Perusahaan Indonesia yang berorientasi pasar modal global perlu mulai menyelaraskan diri dengan standar ini.

6 Langkah Menyusun Laporan Keberlanjutan

1. Komitmen dan tata kelola: tetapkan dukungan manajemen dan tim penyusun lintas fungsi.
2. Penilaian materialitas (materiality assessment): identifikasi isu ESG yang paling signifikan bagi bisnis dan pemangku kepentingan.
3. Pengumpulan data ESG: kumpulkan data lingkungan (termasuk jejak karbon/GRK), sosial, dan tata kelola.
4. Pemilihan kerangka dan indikator: petakan pengungkapan ke GRI, POJK 51, dan/atau ISSB.
5. Penulisan dan desain laporan: susun narasi yang jujur, berbasis data, dan mudah dipahami.
6. Assurance independen: lakukan penjaminan pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor.

Pentingnya Penilaian Materialitas

Materialitas adalah inti laporan keberlanjutan yang baik. Tanpa penilaian materialitas yang tepat, laporan berisiko menjadi sekadar formalitas dan rentan tuduhan greenwashing. Pendekatan double materiality — menilai dampak perusahaan terhadap lingkungan/sosial sekaligus dampak isu keberlanjutan terhadap keuangan perusahaan — semakin menjadi praktik terbaik.

Mengapa Assurance Laporan Keberlanjutan Penting?

Assurance independen memastikan data dan klaim dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi investor dan regulator, laporan yang telah di-assurance memiliki kredibilitas jauh lebih tinggi dan mengurangi risiko reputasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah laporan keberlanjutan wajib di Indonesia?

Ya, bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, POJK 51 mewajibkan penyusunan Laporan Keberlanjutan secara berkala.

Apa perbedaan GRI, POJK 51, dan ISSB?

POJK 51 adalah regulasi nasional, GRI adalah kerangka pelaporan global berbasis materialitas, dan ISSB (IFRS S1-S2) adalah standar pengungkapan yang berfokus pada relevansi bagi investor. Ketiganya dapat saling melengkapi.

Berapa lama proses menyusun laporan keberlanjutan?

Bergantung pada kesiapan data, umumnya 2-4 bulan, mencakup penilaian materialitas, pengumpulan data, penulisan, dan assurance.

Susun Laporan Keberlanjutan yang Kredibel Bersama Proxsis

Proxsis Sustainability mendampingi perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sesuai POJK 51, GRI, dan ISSB, lengkap dengan layanan ESG Reporting & Assurance. Tingkatkan pemahaman tim Anda melalui Pelatihan ESG, atau konsultasikan kebutuhan pelaporan keberlanjutan Anda dengan tim kami.

The post Cara Menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sesuai POJK 51 & GRI appeared first on Sustainability Proxsis Group.

Apa itu Jejak Karbon Perusahaan?

Jejak karbon perusahaan adalah total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas operasional bisnis, dinyatakan dalam satuan ton setara CO₂ (tCO₂e). Perhitungan ini menjadi dasar bagi target Net Zero, pelaporan ESG, serta partisipasi dalam mekanisme perdagangan karbon (bursa karbon Indonesia/IDXCarbon).

Memahami Scope 1, 2, dan 3

Standar internasional GHG Protocol membagi emisi perusahaan menjadi tiga lingkup (scope):

• Scope 1 — Emisi langsung: dari sumber yang dimiliki/dikendalikan perusahaan, misalnya pembakaran bahan bakar genset, boiler, dan kendaraan operasional.
• Scope 2 — Emisi tidak langsung dari energi: dari listrik, uap, atau pendingin yang dibeli dan dikonsumsi perusahaan.
• Scope 3 — Emisi tidak langsung lainnya: dari rantai nilai, seperti pembelian barang/jasa, perjalanan bisnis, distribusi, dan penggunaan produk oleh konsumen. Scope 3 sering menjadi porsi emisi terbesar.

Standar dan Faktor Emisi yang Digunakan

Perhitungan GRK yang kredibel mengacu pada standar yang diakui, terutama GHG Protocol dan ISO 14064-1. Inti perhitungannya sederhana:

Emisi (tCO₂e) = Data Aktivitas × Faktor Emisi

Contoh: konsumsi listrik (kWh) dikalikan faktor emisi grid listrik Indonesia menghasilkan emisi Scope 2. Untuk Indonesia, faktor emisi grid mengacu pada data resmi pemerintah, sementara faktor emisi bahan bakar mengacu pada IPCC.

5 Langkah Menghitung Jejak Karbon Perusahaan

1. Tentukan batas operasional (boundary): tetapkan periode (mis. 1 tahun), unit bisnis, dan scope yang dihitung.
2. Kumpulkan data aktivitas: tagihan listrik, konsumsi BBM, data perjalanan, pembelian material, dan data rantai pasok.
3. Pilih faktor emisi yang sesuai: gunakan faktor emisi resmi (grid Indonesia, IPCC) sesuai jenis sumber.
4. Hitung dan konsolidasikan emisi per scope, lalu jumlahkan menjadi total tCO₂e.
5. Verifikasi dan dokumentasikan: lakukan kaji ulang (idealnya assurance independen) agar hasil dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaporan dan klaim.

Mengapa Perhitungan Karbon Penting bagi Bisnis Indonesia?

Selain kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang, perhitungan jejak karbon membuka akses pada pembiayaan hijau (green financing), meningkatkan daya saing dalam rantai pasok global, serta menjadi syarat dasar untuk menyusun laporan keberlanjutan dan assurance yang kredibel. Tanpa baseline emisi yang akurat, target Net Zero hanya menjadi klaim tanpa bukti.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa perbedaan Scope 1, 2, dan 3?

Scope 1 adalah emisi langsung dari sumber milik perusahaan, Scope 2 adalah emisi dari energi yang dibeli (listrik), dan Scope 3 adalah emisi tidak langsung dari rantai nilai (rantai pasok, perjalanan, penggunaan produk).

Standar apa yang dipakai untuk menghitung jejak karbon?

Standar yang paling umum adalah GHG Protocol dan ISO 14064-1. Keduanya menggunakan prinsip Data Aktivitas × Faktor Emisi.

Apakah perusahaan wajib menghitung Scope 3?

Scope 3 belum selalu wajib, namun semakin diharapkan oleh investor dan standar pelaporan (seperti ISSB/IFRS S2) karena sering menjadi porsi emisi terbesar. Memetakan Scope 3 sejak awal mempersiapkan perusahaan menghadapi tuntutan ke depan.

Mulai Hitung Jejak Karbon Perusahaan Anda

Proxsis Sustainability membantu perusahaan menghitung, memverifikasi, dan melaporkan emisi GRK sesuai standar internasional. Tingkatkan kapasitas tim Anda melalui Pelatihan Perhitungan Karbon, atau konsultasikan kebutuhan dekarbonisasi bisnis Anda dengan tim kami. Ingin tahu kesiapan ESG perusahaan Anda? Coba Mini ESG Check gratis.

The post Cara Menghitung Jejak Karbon (Carbon Footprint) Perusahaan di Indonesia appeared first on Sustainability Proxsis Group.

The post Proxsis Sustainability Drives ESG Transformation in Real Assets through GRESB Partner Series #4 appeared first on Sustainability Proxsis Group.